Pasokan non-apartemen Korea tersendat, industri minta aturan PF, pajak dan kredit dilonggarkan

Menteri Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi Korea Kim Yoon-duk menggelar pertemuan town hall pada pagi 14 Mei 2026 di Construction Hall, Gangnam, Seoul, bersama 130 pelaku industri perumahan untuk membahas cara mengaktifkan pasokan hunian non-apartemen seperti vila dan officetel. Peserta mencakup Korea Housing Association, Korea Housing Builders Association, Korea Developer Association, Korea Real Estate Marketing Association, serta perwakilan perusahaan konstruksi dan pengembang besar. Industri menyebut pembekuan pinjaman proyek real estat PF, aturan pajak, pembatasan kredit cicilan tengah dan pelunasan, serta kurangnya jaminan publik sebagai hambatan pasokan. Menurut Korea Developer Association, sejak masalah PF membesar pada 2021, pasokan officetel dan hunian perkotaan turun 80%. Industri juga meminta officetel dengan luas hingga 85㎡ dan harga hingga 600 juta won dikecualikan dari penghitungan jumlah rumah, penerapan restitusi PPN, dan dukungan perubahan fungsi pusat industri pengetahuan. Kim mengatakan hal yang bisa segera diperbaiki akan lebih dulu tercermin dalam kebijakan, disertai pertemuan evaluasi lanjutan. Sumber: hankyung.com.